JAKARTA, METROMEDIA.ID –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi lampu hijau bagi kepala daerah hasil Pilkada 2024 untuk merubah atau mengganti pejabat baru di lingkungan pemerintahan yang dipimpinnya.
Hal itu disampaikan Mendagri saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI. Rapat tersebut digelar di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
“Bagi daerah-daerah yang sudah terlanjur (ada pergantian pejabat oleh kepala daerah sebelumnya), nanti ada pejabat baru dan mereka akan merubah maupun mengganti otomatis kami akan izinkan,” kata Mendagri Tito Karnavian.
baru untuk mengganti pejabat sesuai dengan selera bukan tanpa alasan. Hal itu dalam rangka mewujudkan organisasi pemerintahan yang sehat.
“Kami akan izin supaya kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh tim work yang sesuai satu kemistri dengan yang bersangkutan. Ini demi sebuah organisasi pemerintahan yang sehat,” sebutnya.
GUBERNUR DKJ HARUS BERANI
Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) periode 2025- 2030, pada Kamis (20/2/2025).
Sinyal yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendari) Tito Karnavian itu bisa dijadikan landasan untuk mengganti posisi Kepala Dinas yang sudah lama menikmati posisinya, atau yang dinilai tidak cakap berkinerja.
Demikian diungkapkan sejumlah tokoh masyarakat setelah melihat sikap tegas Gubernur Jawa Barat, Dedi MULYADI yang mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang ngeyel dan tidak menghiraukan imbauan sang Gubernur dalam melarang study tour bagi pelajar.
Hal ini, salah seorang tokoh masyarakat Jagakarsa, Jakarta Selatan meminta agar Gubernur baru itu berani mengambil sikap untuk mengganti para pejabat di lingkungan Pemprov DKJ.
“Gubernur Jakarta yang baru harus berani ambil sikap tegas. Ganti pejabat yang sudah lama, dan pejabat gak bagus kerjanya,” tandas Hal ini.
Sayangnya, tokoh betawi itu tidak merinci pejabat mana saja yang harus berganti.
Penulis: Gamal Hehaitu
About The Author
