BANDUNG, METROMEDIA.ID –
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membuat keputusan bukan sekedar gertak sambal dalam melarang sekolah-sekolah di wilayah Jawa Barat mengadakan kegiatan study tour.
Langkah tegas ini langsung berdampak pada pembatalan kunjungan sejumlah sekolah ke berbagai destinasi wisata, termasuk di Kabupaten Bandung Barat (KBB), seperti kawasan Lembang yang biasanya ramai dikunjungi.
Sementara, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) KBB, Eko Suprianto, menyebut bahwa kebijakan ini sudah mulai memengaruhi industri pariwisata lokal.
“Sudah banyak sekolah-sekolah sudah ada yang cancel,” ungkap Eko pada Selasa (25/2/2025). Sayangnya, Eko tidak merinci sekolah-sekolah yang membatalkan kunjungan mereka.
Menurutnya, berdasarkan data dari enam objek wisata di wilayah tersebut, tercatat 18 kunjungan wisata sekolah dibatalkan, dengan total pesanan mencapai 4.300 pax hanya dalam bulan Februari 2025.
“Jadi ada 18 event yang batal dengan total pesanan 4.300 pax itu data bulan Februari (2025),” tukasnya.
SANKSI TEGAS BAGI YANG MELANGGAR
Kebijakan ini ditegakkan dengan serius oleh Dedi Mulyadi. Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang ngeyel telah dinonaktifkan karena melanggar aturan dengan ngotot mengadakan study tour.
Dedi menegaskan bahwa kepala sekolah lainnya juga akan menghadapi konsekuensi serupa jika masih nekat menggelar kegiatan serupa, terutama jika dilakukan di luar provinsi.
“Kalau pergi piknik ke luar provinsi sudah jelas jalur surat edaran yang dibuat Pak Bey, Pj Gubernur lama. Itu (dibuat) ketika terjadi kecelakaan bus anak SMK Depok di Ciater (Subang),” tandas Dedi pada Sabtu (22/2/2025).
Selain itu, ia memerintahkan Inspektorat Jawa Barat untuk mengaudit sekolah-sekolah yang melanggar. Hasil audit ini akan menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan.
“Kan kewenangan pemberhentian atau penonaktifan itu kewenangan kepala dinas pendidikan. Dan kepala dinas pendidikannya sudah menandatangani surat penonaktifan sementara karena sekolahnya akan diaudit. Nanti dari audit yang dilakukan Inspektorat kita simpulkan sanksi apa yang akan diberikan,” ujar Dedi, seraya menguraikan alasan utama di balik larangan ini melalui video yang ia unggah di akun Instagram resminya pada Selasa (25/2/2025).
Ditegaskan, semua kegiatan yang berhubungan dengan study tour, kunjungan ilmiah, hingga kunjungan industri yang membebani keuangan orang tua siswa, tidak diizinkan.
“Saya tegaskan kembali ya, yang kami larang itu adalah kegiatan-kegiatan study tour, kunjungan ilmiah, study industry, kunjungan industri, apapun namanya, yang di dalamnya melakukan pembebanan kepada orang tua siswa,” tegasnya, seperti dikutip dari Instagram @dedimulyadi71.
Menurutnya, biaya study tour yang sering kali dibebankan sepenuhnya kepada orang tua siswa membuat banyak keluarga harus berutang untuk membayar biaya tersebut. Hal ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa kebijakan ini diterapkan.
“Banyak orang tua siswa yang tidak dalam posisi punya kemampuan keuangan harus ngutang ke sana kemari, yang berakibat pada beban ekonomi hidupnya semakin berat,” tambahnya.
Faktor keselamatan siswa juga menjadi perhatian utama. Dedi mengingatkan peristiwa tragis kecelakaan bus yang menimpa siswa SMK di Depok saat melakukan study tour, yang mengakibatkan 11 siswa kehilangan nyawa.
“Kedua, jaminan keselamatan terhadap siswa, seperti terjadi pada waktu kecelakaan SMK di Depok yang mengakibatkan meninggalnya jumlah orang yang banyak. Itu adalah pelajaran penting bagi kita semua agar tidak mengulangi peristiwa yang sama,” imbuhnya.
Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi ini menuai beragam tanggapan. Di satu sisi, ada pihak yang mendukung karena alasan ekonomi dan keselamatan.
Namun di sisi lain, pelaku usaha pariwisata di Bandung Barat, termasuk operator wisata dan pemilik hotel, harus menghadapi penurunan pendapatan yang signifikan akibat pembatalan kunjungan dari sekolah-sekolah.
Bagi orang tua siswa, kebijakan ini bisa menjadi angin segar karena tidak lagi harus memikirkan biaya tambahan untuk kegiatan sekolah. Namun, bagi siswa, larangan ini mungkin menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar kelas.
Kebijakan ini jelas menunjukkan komitmen Dedi Mulyadi untuk melindungi masyarakat dari beban ekonomi yang tidak perlu serta menjaga keselamatan siswa.
Reporter: Mul
Editor: Gamal Hehaitu
About The Author
