KOTA DEPOK, METROMEDIA.ID – Dari hasil Lembaga Survei Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus), kinerja Walikota dan Wakil Walkota Depok, Supian-Chandra, dinilai mendapat rapot kuning. Hasil survei tersebut, dari soal tingkat kepuasan masyarakat terhadap 100 hari kerja pemerintah Kota Depok.
Ini tanda awal peringatan keras bagi pemerintahannya. Hal itu, dari hasil survei sejumlah 16 Bidang soal Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Depok.
Selain itu, hasil survei tersebut dari rilis Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) tentang Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap 100 Hari Kerja Walikota dan Wakil Walikota Depok, Supian Suri dan Chandra Rahmansyah.
“Bahkan, dari hasil surveinya untuk masyarakat yang puas berada di angka 39,05 persen dan tidak puas 60,95 persen.
“Jadi, bila di analogikan ke sebuah rapot, warnanya kuning cerah. Tingkat kepercayaan amat sangat rendah. Kalau ibaratkan pesawat take off kondisinya ada di hard take off, artinya masyarakat cemas dengan pilotnya atau pemimpinnya (Supian-Chandra),” ujar Founder LS Vinus, Yusftriadi, kepada pewarta, Rabu (4/6/2025).
Dijelaskannya, bahwa faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan masyarakat karena elemen pemerintahannya tidak berjalan secara baik, misalnya instruksi dari pimpinan tidak berjalan hingga ke bawah yang seharusnya dilakukan Dinas, Camat, hingga Lurah.
Selanjutnya peran DPRD sebagai wakil rakyat tidak berjalan dengan baik dalam segi pengawasan kebijakan pemerintah saat ini, sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat.
“Artinya, ini sebagai warning, jangan sampai cuma sekadar ganti rezim doang jadi masyarakat menilai pemerintahan sekarang percuma aja. Apalagi Supian Suri yang menjabat Walikota saat ini juga berasal dari rezim sebelumnya,” jelas Yusfitriadi.
Ia menyebutkan, bahwa dari hasil survei yang berupa data dari hasil wawancara langsung pada 800 responden harus dijadikan pegangan untuk mengevaluasi kinerjanya selama 100 hari, tertanggal 31 Mei 2025 kemarin.
“Jangan anti hasil dan angka di survei karena akan lahir pemerintahan otokrasi,” ucap Yusftriadi
Dirincikannya, adapun persentasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Depok terhadap kinerja Pemerintah Kota Depok menurut setiap bidang :
1. Bidang Ekonomi
Puas : 49,50 persen
Tidak : 50,50 persen
2. Bidang Pendidikan
Puas : 45,50 persen
Tidak Puas : 54,50 persen
3. Bidang Kesehatan
Puas : 60,63 persen
Tidak Puas : 39,37 persen
4. Bidang Infrastruktur
Puas : 55,63 persen
Tidak Puas : 44,37 persen
5. Bidang Transportasi
Puas : 40,13 persen
Tidak Puas : 59,87 persen
6. Bidang Ketenagakerjaan
Puas : 9,00 persen
Tidak Puas : 91,00 persen
7. Bidang Pertanian
Puas : 13,00 persen
Tidak Puas : 87,00 persen
8. Bidang Sosial
Puas : 56,00 persen
Tidak Puas : 44,00 persen
9. Bidang Pelayanan Publik
Puas : 58,63 persen
Tidak Puas : 41,37 persen
10. Bidang Keamanan
Puas : 55,63 persen
Tidak Puas : 44,37 persen
11. Bidang Penegakan Hukum
Puas : 50,63 persen
Tidak Puas : 49,37 persen
12. Bidang Pemberantasan Korupsi
Puas : 45,88 persen
Tidak Puas : 54,12 persen
13. Bidang Tata Kelola Pemkot yang Bersih
Puas : 27,38 persen
Tidak Puas : 72,62 persen
14. Bidang Tata Kelola Lingkungan
Puas : 15,50 persen
Tidak Puas : 84,50 persen
15. Bidang Kebudayaan
Puas : 13,38 persen
Tidak Puas : 86,62 persen
16. Bidang Komunikasi Publik
Puas : 28,38 persen
Tidak Puas : 71,62 persen
Rata-Rata Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap 100 Kinerja Pemerintah Kota Depok :
Puas : 39,05 persen
Tidak Puas : 60,95 persen
“Jadi, sekedar warning bagi Pemkot bahwa ini persepsi 100 hari kerja. Kalau pesawat terbang take off ada 3 kondisi yaitu soft, hard, crash. Hard Take Off
Tingkat kepercayaan amat sangat rendah 39,5 persen (rapot kuning cerah artinya lebih dekat ke rapot merah),” ketus Yusfitriadi.
Menurutnya, bahwa ini ternyata tujuannya cuma mau ganti rezim bukan berniat berikan solusi permasalahan di Depok. Kalau hanya itu tingkat kepercayaan tidak akan berubah sampai 5 tahun ke depan.
“Bahkan, elemen pemerintah nggak jalan, misalnya wali dan wakil tapi dinas, camat, lurah, kepsek, lembek. Seakan2 intruksinya sampe tapi nggak jalan di warga,” tutur Yusfitriadi.
Selain itu, lanjut Yusfitriadi, bahwa peran DPRD lemah. Pengawasan lemah, pengontrolan yang serius. Hal ini sebagai warning, jangan sampai cuma sekadar ganti rezim doang jadi masyarakat pemerintahan sekarang percuma.
“Apalagi SS juga berasal dari rezim sebelumnya. Jadi, jangan anti hasil dan angka di survei karena akan lahir pemerintahan otokrasi,” imbuh Pengamat Kebijakan Publik itu.
Reporter: Mul
Chief Editor: Gamal Hehaitu
About The Author
