SAMARINDA, METROMEDIA.ID –
Temuan mencengangkan terungkap dari hasil audit Inspektorat Kota terhadap Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Kalimantan Timur.
Audit tersebut mengindikasikan adanya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan dugaan kuat bahwa pendapatan parkir justru masuk ke rekening pribadi oknum pegawai Dishub dan juru parkir.
Praktik janggal ini menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, salah satunya dari Pengamat Kebijakan Publik sekaligus dosen Universitas Mulawarman, Sri Murlianti.
Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap tata kelola keuangan publik.
“Dishub seharusnya memiliki sistem pengelolaan yang transparan. Gunakanlah rekening resmi milik pemerintah atau aplikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau retribusi masuk ke rekening pribadi tanpa prosedur yang jelas, ini bisa mengarah pada tindak kriminal memperkaya diri sendiri,” tegas Sri, Sabtu (19/4).
Ia mendorong agar temuan tersebut diusut tuntas. Menurutnya, penting untuk mengungkap motif di balik penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan retribusi publik.
“Harus jelas, apa motivasinya? Apakah karena sistem belum siap, atau memang ada niat mengambil keuntungan pribadi? Dua-duanya tetap keliru, karena tidak ada transparansi atas dana publik. Jika terbukti sebagai tindak pidana, ya harus diproses hukum. Jika karena sistem yang lemah, maka pembenahan wajib dilakukan, dan minimal ada sanksi administratif,” ujarnya.
Tak hanya soal kebocoran PAD, Sri juga menyoroti kelemahan regulasi parkir di Samarinda.
Sri menilai, Perwali atau Perda yang ada lebih banyak mengatur soal tarif ketimbang menyusun sistem perparkiran yang nyaman dan tertib bagi warga kota.
“Selama ini warga disuguhkan janji soal e-parkir dan peningkatan retribusi, tapi parkir sembarangan tetap menjadi pemandangan harian. Banyak warga yang bahkan terpaksa parkir di badan jalan karena tidak ada garasi atau lahan cukup,” ungkapnya.
Pihaknya menegaskan, orientasi pengelolaan parkir di Samarinda selama ini tampak lebih fokus pada mengejar pendapatan, bukan menciptakan sistem parkir yang beradab dan nyaman.
“Dana publik diburu, tapi sistem parkirnya sendiri belum memberi rasa aman dan keteraturan di jalan-jalan kota. Ini persoalan serius yang harus segera dibenahi,” pungkasnya.
Reporter: Tangki Kokditiro (Kaltim)
Editor: Gamal Hehaitu
About The Author
