Jakarta, metromedia.id – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menjawab kritikan anggota DPRD DKI soal anggaran Rp 6,3 miliar untuk belanja motor listrik patwal pimpinan VVIP.
Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo justru mengaku bahwa anggaran motor listrik tersebut sudah dibahas RAPBD 2024.
“Anggaran pembelian motor listrik sudah dibahas dalam pembahasan RAPBD TA 2024. Pembelian motor besar listrik tersebut sesuai InPres No 7 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” tandas Syafrin, kepada wartawan, Ahad (10/3/2024).
Syafrin berdalih, motor listrik besar ini selain untuk menggantikan motor patwal yang sudah tua, juga untuk pengawalan Gubernur atau Wakil Gubernur terpilih ke depan.
“Selain itu motor listrik besar tersebut untuk menggantikan motor besar Dishub yang usianya sudah tua, dan nantinya peruntukannya adalah untuk Pengawalan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih nantinya,” tukasnya.
Sebelumnya, Sekretaris F-PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengebutkan, saat ini masyarakat dihadapi oleh polemik KJMU dan harga sembako yang melambung tinggi. Sehingga, dia memandang pembelian kendaraan dinas baru itu menyinggung perasaan masyarakat yang sedang kesulitan.
“Apalagi jika melihat kondisi saat ini serta kebutuhan dalam sektor lain seperti pencabutan subsidi KJMU, KJP dan lain-lain yang saat ini meresahkan penerima manfaat, harga bahan dasar sembako membumbung naik, kesehatan dan Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana, maka Pengadaan Belanja 5 Motor Listrik dengan anggaran Rp 6,3 miliar tersebut masuk dalam pemborosan anggaran,” kata Rio kepada wartawan, seraya meminta Pemprov DKI berhati-hati dan peka terhadap kondisi warga saat ini. Sekalipun, Pemprov DKI tengah menggencarkan penggunaan kendaraan ramah lingkungan bertenaga listrik.
“Anggaran besar untuk pembiayaan motor besar Dishub bertenaga listrik harus hati-hati dan sensitif terhadap kondisi umum masyarakat saat ini, apalagi diperuntukkan untuk pengawalan VVIP yang secara fungsi mendasar jauh dari kebutuhan nyata masyarakat,” tegasnya.
Rio memandang belanja motor listrik yang anggarannya bersumber dari APBD mesti mempertimbangkan dampak secara langsung kepada masyarakat. Apabila tak berdampak terhadap masyarakat, ia mengusulkan sebaiknya anggaran Rp 6,3 M itu dialihkan ke pos anggaran lain.
Dia meminta agar Dishub mengedepankan pemeliharaan kendaraan motor yang sudah ada ketimbang mengadakan baru.
Reporter: Aloy/ Firdaus
Editor: H. Gamal Hehaitu
About The Author
