
Jakarta, metromedia.id – Postingan video seorang pria yang mengaku menjadi korban pungutan liar (pungli) di Samsat Kota Bekasi beredar di media sosial. Ujungnya, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman menyampaikan permintaan maaf terkait kejadian tersebut.
“Ini tentunya kelakuan yang tidak terpuji. Dengan ini saya sendiri sungguh mohon maaf,” kata Latif Usman kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat (13/9/2024) lalu.
Latif menyampaikan permintaan maaf atas ulah anggotanya, Aipda P, yang diduga melakukan pungli kepada masyarakat di Samsat Bekasi. Latif mengatakan tindakan yang dilakukan Aipda P tidak terpuji dan menyalahi aturan yang ada.
“Ada kejadian anggota kami yang melakukan tindakan tidak terpuji, yaitu menawarkan, sebetulnya ini kan tidak boleh. Sedangkan proses standar pelayanan sudah ada, jelas. Jadi tidak perlu orang yang datang siapa pun harus dilayani, tanpa dengan menawarkan sesuatu atau meminta imbalan sesuatu,” ujarnya.
Latif menuturkan pihaknya akan melakukan evaluasi buntut kasus tersebut. Dia meminta masyarakat melapor jika ke depannya menemukan kasus serupa.
“Apabila masih ada anggota yang melakukan hal tersebut, silakan lapor ke kami dan Propam yang ada di Polda Metro Jaya. Sudah perintah Bapak Kapolda untuk ikut mengawasi pelaksanaan pelayanan,” tandasnya.
Pungli di Cek Fisik
Tawaran oleh oknum petugas di Samsat Kota Bekasi untuk proses cepat pembuatan BPKB, ditanggapi dengan sigap. Lalu bagaimana dengan dugaan pungli di Cek Fisik yang keberadaannya berada di depan hidung di areal Mapolda Metro Jaya?
Berdasarkan catatan dan pengamatan metromedia.id di Bagian Cek Fisik Polda Metro dalam kondisi tidak baik- baik saja.
Pungli yang disinyalir sudah mengakar itu dilakukan oleh petugas Cek Fisik. Proses Cek Fisik Kendaraan yang dibilang gratis itu beda dengan kenyataan di Lokasi.
Oknum petugas Cek Fisik Polda Metro Jaya, Trisno pengepul uang hasil pungli. Pungli itu berkisar Rp.20 ribu – Rp.30 ribu.
Perputaran uang hasil pungli selama sebulan di Cek Fisik PMJ itu bisa mencapai angka yang fantastik,” ungkap Sumber yang biasa mengurus perpanjangan pajak STNK di Kantin areal Cek Fisik, Selasa (22/10/2024).
Sumber yang laik dipercaya ini berharap, agar Dirlantas Polda Metro Jaya tidak pilih kasih dalam memberantas pungli di Samsat PMJ.
“Oknum petugas di Cek Fisik PMJ, berani terang-terangan melakukan aksinya, lantaran dianggap tak tersentuh oleh tindakan tegas Kapolda Metro Jaya,” tukasnya.
Trisno Cs Bakal Gigit Jari
Trisno, salah satu petugas di bagian Cek Fisik Samsat Polda Metro Jaya yang biasa ngeruk duit melalui pungutan liar (Pungli) nampaknya bakal gigit jari tak berujung. Pasalnya, Korlantas Polri menggulirkan sebuah kebijakan yang bisa menekan aksi pungutan liar (Pungli) yang selama ini terjadi.
Korlantas Polri mengungkap cek fisik kendaraan bermotor di Samsat nantinya tak akan dilakukan dengan cara gesek lagi dan beralih ke digital.
Kasubdit BPKB Ditregiddent Kombes Pol Sumardji mengungkapkan, cek fisik via digital ini sudah diterapkan di sejumlah Polres dan Polda.
“Di era digital saat ini cek fisik kendaraan yang dulunya dilakukan secara manual dengan gesekan konvensional kini telah beralih menggunakan teknologi digital dan sudah diterapkan di beberapa Polres dan Polda,” sebut Sumardji, Sabtu.
Sumardji membeberkan, cek fisik kendaraan digital akan memanfaatkan fitur foto dari perangkat yang terhubung secara online ke Electronic Registration and Identification (ERI).
Ia mengklaim proses cek fisik digital itu berlangsung mudah sehingga cepat dalam proses pengecekan. Namun ia tak merinci berapa durasi dalam satu kendaraan yang dicek fisik.
Penerapan BPKB elektronik
Di samping itu, penerapan BPKB elektronik disebut Sumardji sudah mulai dilakukan di sejumlah wilayah, seperti di Polda Metro Jaya dan Polda Sumatra Utara.
Nantinya BPKB elektronik akan diterapkan bertahap di seluruh Indonesia. Kendati begitu, pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) karena komponen yang dibutuhkan memiliki biaya yang dinilai cukup tinggi.
“Arsip digital dan BPKB elektronik tahun ini kita sudah mulai terapkan di Polda Metro dan di Polda Sumut, ke depan kita akan menyesuaikan dengan PNPB karena itu komponennya cukup mahal sehingga kalau itu harus diganti semua dengan elektronik secara otomatis PNBP-nya juga harus berubah,” tegas Sumardji.
Saat ini sejumlah petugas diklaim Sumardji sudah dilakukan pelatihan. Ia berharap para anggota dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh ke wilayah masing-masing.
Dengan demikian, kata dia, hal ini bisa mempercepat proses pelayanan publik, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan registrasi kendaraan bermotor.
Penulis: Tim metromedia.id