Jakarta, metromedia.id – Gonjang- ganjing adanya dugaan pemangkasan anggaran KJMU oleh Pemprov DKI Jakarta yang dimunculkan DPRD DKI Jakarta menjadi polemik berkepanjangan membuat telinga pejabat Pemprov DKI “panas” dan menepis anggapan tersebut.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata mengaku sebelumnya pernah menjelaskan yang dilakukan oleh Pemprov DKI adalah memperbaiki database penerima bantuan sosial (bansos), termasuk penerima KJMU sesuai dengan arahan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Upaya tersebut dilakukan supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran. Ia lantas membantah bahwa anggaran bansos dipotong.
“Kan teman-teman yang membayar pajak di DKI nggak mau duitnya tidak tepat sasaran. Ini yang sedang kita upayakan. Jadi tidak ada pemangkasan sewenang-wenang karena subjektivitas. Tapi karena memang aturan tidak memungkinkan lagi kalau dia tidak terdaftar di DTKS,” tandas Michael kepada wartawan, Kamis (14/3/2024).
Michael menyatakan, sebagai Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TAPD) melaksanakan arahan Heru Budi menyusun anggaran untuk 6 isu prioritas, mulai penanggulangan kemiskinan, banjir, hingga kemacetan. Adapun pemberian bansos merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan.
“Prinsipnya Pak Gubernur tidak pernah menginstruksikan pemotongan. Prinsipnya kami di TAPD (tim anggaran pendapatan dan belanja daerah) melaksanakan arahan kebijakan beliau,” tegasnya.
Michael menguraikan, di tahap 1 tahun 2024, pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp 171 miliar untuk KJMU. Pendaftaran dibuka pada 4-15 Maret 2024. Sementara untuk alokasi anggaran pencairan KJMU tahap 2 akan diakomodasi melalui APBD Perubahan.
“Kita ada mekanisme darsak, nanti akan kita tambahkan menjadi Rp 171 miliar dengan hitungan basis yang harus dibayar tahap satu dengan angka 19 ribu (penerima) dengan cleansing jadi 18 ribu. Nanti kurangnya untuk tahap dua, yaitu tadi kesepakatan sudah disampaikan oleh Ketua Komisi E, kita bahas untuk APBD Perubahan,” terangnya.
Sebelumnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Pemprov DKI mengenai polemik Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). DPRD DKI menduga polemik ini muncul karena adanya pemangkasan anggaran bantuan sosial (bansos).
Awalnya, Askesra Sekda DKI Jakarta, Widyastuti, mengatakan saat ini pendaftaran KJMU telah dibuka. Ia menjamin seluruh peserta yang sebelumnya menerima KJMU bisa melakukan pendaftaran ulang.
“Saat awal dibuka pendaftaran ulang ada mis. Jadi saat presscon disampaikan semua peserta KJMU bisa mendaftar ulang dan tentunya verifikasi berjalan. Jadi poinnya dibuka dan semua penerima bisa mendaftar,” ungkap Widyastuti dalam rapat kerja di Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria lantas mempertanyakan mengapa polemik KJMU mencuat ke publik. Ia lantas menyoroti berkurangnya sasaran penerima KJMU dibandingkan tahun sebelumnya.
“Supaya clear, saya sendiri masih meraba-raba, yang menjadi permasalahan mengenai apa? Anggaran atau mengenai jumlahnya? Saya lihat dari sisi anggaran. Anggaran yang disiapkan 2023 dan 2024 itu jomplang. Mohon koreksi kalau saya salah. Ini yang menjadi ramai di masyarakat,” kata Iman dalam forum tersebut.
Iman menyebutkan sasaran penerima KJMU turun dari sebelumnya 17 ribu penerima turun menjadi 7.000. Iman menyebutkan kondisi inilah yang menimbulkan kecemasan di masyarakat.
“Saya ingin mengetahui berapa anggaran yang disiapkan di 2023 dan berapa di 2024. Sasarannya mungkin sekitar 7.000-an penerima KJMU dari 17 ribu di 2023. Tentu masyarakat cemas. Makanya saya tanya Bapenda gimana penganggarannya. Kok bisa dianggarkan separuh jauh banget? Sementara KJMU harus berkesinambungan sampai akhir, tak bisa berhenti di tengah jalan,” ketusnya.
Senada dengan Iman, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengkritisi Pemprov DKI tak memiliki sense of crisis. Hal ini buntut berkuranganya sasaran penerima KJMU yang berkurang hampir setengahnya.
“Kalau ini kita kurangi dari 17 ribu jadi 7.000, tidak punya sense of crisis. Sampaikan kepada Pak Gubernur, saya udah sampaikan ke beliau, udah saya telepon, makanya langsung diubah kan tiba-tiba itu yang saya pikirkan. Kami hadir hari ini karena merasa terganggu hati nurani. Kok masalah pendidikan dibuat gini?” ujar Johnny.
“Seiring dengan pertanyaan Pak Ketua, kita menyinyalir dari sononya sudah dilakukan penghematan anggaran untuk bansos, termasuk pendidikan, kesehatan. Karena fenomena ini sudah dimainkan di KJP. Orang yang udah dapat DTKS masih diukur lagi tingkat kemiskinannya sampai mana,” pungkasnya.
Penulis: Aloy/ Firdaus
Editor: H. Gamal Hehaitu
About The Author
